Pasukan peliharaan netizen bayaran (Buzzer)

Publikasi Oleh: Portal Informasi IT dan Hacking - 07.40.00

Pasukan peliharaan netizen bayaran (Buzzer)

 Pasukan peliharaan netizen bayaran

Ilustrasi Media Sosial. ©2014 Merdeka.com
Merdeka.com - Sebetulnya, istilah buzzer buat mengadang pemberitaan dalam media online sudah lama terdengar, tepatnya ketika Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta empat tahun lalu. Kemudian para buzzer politik ini juga ramai menjadi perbincangan pada Pemilihan Presiden tahun 2014. Tugas para Buzzer media sosial ini adalah memberikan citra positif terhadap sosok tertentu untuk dibela mati-matian melalui kicauan.

Bukan hanya satu dalam Pilkada maupun Pemilihan Presiden, Buzzer media sosial ini juga digunakan oleh individu untuk menghalau berita-berita negatif. Tujuannya tak lain ialah mempengaruhi publik dari opini yang dihasilkan. Dalam terminologi media sosial, para buzzer ini disebut sebagai netizen. Mereka ada yang menggunakan akun nyata dan juga akun anonim.

IM, nama inisial, salah seorang pernah bekerja di sebuah perusahaan bergerak di bidang Buzzer sosial media mengatakan, sejatinya tujuan para buzzer memang untuk memberikan citra positif. Misal dalam konteks ini, adalah buzzer untuk salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah. Biasanya para buzzer ini akan memberikan komentar dalam pemberitaan bernada nyinyir, menyudutkan atau menghakimi sejadi-jadinya.

"Intinya untuk mengcounter berita-berita negatif. Misal si A ada kasus korupsi, kita para buzzer yang di bayar tugasnya mengcounter berita itu," ujar IM saat berbincang dengan merdeka.com beberapa waktu lalu. Dia menambahkan, dalam media sosial para buzzer ini tidak hanya digunakan untuk mempromosikan produk berbentuk barang, melainkan bisa juga mengkampanyekan seorang tokoh.

"Tujuannya untuk membentuk opini publik," katanya.

IM menuturkan, selama dia bekerja, pada tahun 2014 lalu, dia pernah ditugaskan mengadang berita negatif terhadap salah satu bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat namanya terseret disebut dalam kasus korupsi. Waktu itu, dia bersama dengan buzzer lain di kantornya mengadang berita-berita itu dengan hal-hal yang positif. Masing-masing para buzzer bertugas mengadang berita-berita yang membawa nama si klien dengan komentar-komentar positif dalam sebuah pemberitaan.

"Ada yang khusus menggunakan akun facebook maupun twitter. Kalau untuk klien yang ini, dia di counter lewat komentar pembaca," tutur IM. Untuk cara kerja dia pun menjelaskan, jika satu orang bisa memiliki beberapa akun anonim yang berfungsi mengadang pemberitaan-pemberitaan negatif.

Pakar Media Sosial, Enda Nasution mengatakan, keberadaan para buzzer ini sejatinya memang banyak digunakan dalam mempromosikan produk maupun juga dalam kampanye pasangan dalam Pilkada. Dia mengatakan, tujuan para buzzer ini tak lain ialah menjual followernya untuk menjadi sasaran kampanye maupun promosi produk.

Media sosial yang digunakan pun beragam, Enda menyebut biasanya para buzzer menggunakan twitter, facebook, maupun youtube untuk melakukan kampanye atau promosi produk. Istilah buzzer dalam masing-masing media sosial pun berbeda. Ada Youtubers, selebgram dan juga selebtwit.

"Kriterianya ya akun-akun yang memiliki follower yang banyak lah yang dapat menjadi buzzer jadi mereka bisa mengiklankan, menginformasikan sesuatu dan harus memiliki pengaruh pada followernya," ujar lelaki yang disebut sebagai tokoh blog Indonesia ini melalui sambungan seluler pekan lalu.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia, Irwansyah mengatakan, keberadaan para buzzer atau biasa disebut netizen ini dalam ajang pertarungan Pilkada adalah bentuk kampanye murah meriah. Apalagi kebanyakan kata dia, dengan menggunakan para buzzer, ada informasi bias juga dijadikan sebagai kampanye negatif.

"Buzzer juga akan membangun informasi yang dianggap bisa menjatuhkan pamor dan bisa membuat citra seseorang akan menjadi baik," ujar Irwan.

Dia pun menjelaskan, di dalam media virtual kehadiran para buzzer ini sangat mempunyai peran penting untuk mencitrakan sebuah karakter penokohan. Sebab, dalam konteks ini, para buzzer lebih menggunakan kedekatan emosional bagi pengguna media sosial. Jadi jangan kaget, jika menjelang Pilkada serentak bakal berlangsung 2017 nanti, pasukan-pasukan virtual ini ada yang memang sudah di pelihara untuk membangun reputasi dari calpn yang akan di bentuk.

"Ya akan berkembang nanti, tetapi tidak semua buzzer yang mendukung satu calon saja, kemungkinan mereka punya akun lain yang memang untuk membuat calon tersebut jelek atau diserang," ujarnya.

"Jadi bisa saja kemungkinan buzzer memiliki satu akun berbeda tidak hanya mendukung pasangan A,tetapi bisa saja mereka menyerang, "

Budi Raharjo pakar Teknologi Informasi dari Institut Teknologi Bandung juga mengatakan hal sama. Menurut dia kehadiran para buzzer politik menjelang Pilkada Serentak bakal berlangsung tahun nanti bisa jadi memang sudah dimulai oleh tim kampanye tokoh itu sendiri. Biasanya kata dia, para buzzer politik berperan untuk menentukan postingan atau kicauan bakal digunakan untuk melakukan kampanye.

Dia pun tak menampik jika para buzzer ini juga banyak yang menggunakan akun anonim untuk melakukan kampanye. "Kalo buzzer mereka ada waktunya misalnya jam segini mereka mau posting apa. Jam segini mau posting apa," ujar Budi.

"Para Buzzer ini dibayar karena banyak follower nya," ujar Enda Nasution, pengamat media sosial juga tokoh blog Indonesia saat berbincang dengan merdeka.com melalui sambungan seluler pekan lalu. Dia menjelaskan, bayaran diterima bagi para buzzer ini bisa mencapai Rp 2 juta untuk sekali kicauan melalui media sosial.

"Kalo 10 kali tweet tentang produk atau soal tokoh itu mereka harus bayar Rp 2 juta," katanya.

Bisnis kicuan melalui media sosial ini pun mampu menghasilkan fulus berlimpah. Modalnya ialah memiliki banyak followers dan tentunya orang itu memiliki pengaruh di jagad media sosial. Jadi bukan sesuatu hal yang tak mungkin jika para buzzer dengan banyak followers ini juga digunakan untuk kepentingan politik.

"Politik lebih ke endorse tokoh politik dan buzzer ini hanya sebagai media untuk mencari dukungan dan sudah terlihat produknya," ujar Enda.

IM, bukan nama sebenarnya bisa dibilang kini sudah hidup di atas angin. Tak perlu waktu lama buat membeli rumah termasuk juga perabotan berikut kendaraan hanya dengan bermodal menjual kicauan melalui media sosial. Saban hari dia hanya memandangi monitor komputer untuk memantau pemberitaan. Jika ada berita miring tentang kliennya, buru-buru dia hajar habis-habisan.

Buat menjalankan itu, IM bekerja sama dengan rekan-rekannya. Ada sekitar sepuluh orang dia rekrut untuk mengerjakan tugas membuat kicauan di setiap portal berita menyajikan informasi miring tentang kliennya. Jika ada lawan politik dari kliennya, IM juga tak segan-segan buat menyerang untuk menjatuhkan pamornya.

"Kita meng-counter, bahkan ada kita sudah membuat panduan untuk menulis cuitan," ujarnya saat berbincang dengan merdeka.com beberapa waktu lalu.

F, Salah seorang pemain baru dalam buzzer politik mengamini cerita IM. Dia mengatakan bisnis menjadi buzzer politik dia sebut sebagai konsultan media sosial itu memang mendatangkan fulus berlimpah. Buat sekali kontrak sampai setahun, nilainya mencapai miliaran. Jadi bukan hal mengagetkan jika menjadi buzzer berkedok konsultan politik khusus mengadang pemberitaan negatif dan membentuk opini publik itu kebanjiran fulus. Apalagi saat ini menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

"Satu orang yang kita rekrut saja bisa dibayar Rp 3 juta," kata F saat ditemui di restoran fastfood kawasan Tebet, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

F mengatakan, jika menjelang Pilkada Serentak bakal berlangsung tahun depan, dirinya sudah mendapat tawaran buat membentuk salah satu tim media sosial salah satu pasang calon. Tugasnya ialah mengadang pemberitaan negatif yang menyerang kliennya dalam komentar maupun kicauan di media sosial. "Kita tidak bermain Sara dalam komentar di pemberitaan," ujar F.

Sebetulnya, kicauan berbau kampanye politik dilakukan oleh para Buzzer Politik baik menggunakan akun nyata maupun anonim di portal pemberitaan maupun media sosial bukan barang baru. Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia Irwansyah, mengatakan keberadaan para netizen bayaran ini sejatinya sudah di endus sejak Pilgub DKI 2012 dan juga pada Pemilihan Presiden dua tahun lalu. Dia pun mencurigai jika para netizen bayaran ini memang sengaja di pelihara untuk membangun reputasi kembali.

Untuk cara kerja, Irwansyah menjelaskan, biasanya buzzer atau dia sebut sebagai pasukan virtual ini membuat pesan penting dalam kicauannya yang mengandung citra positif. Jika lawan politik dari kliennya bersebrangan, para buzzer bayaran ini tak segan-segan melakukan propaganda negatif. Misal seperti menjelek-jelekan lawan politik dengan tujuan menjatuhkan pamor yang bersangkutan.

"Tentu pasukan-pasukan ini terus dipelihara dan tentu bisa saja berkembang buzzer ini menjadi sebuah profesi sekarang," ujar Irwansyah melalui sambungan seluler pekan lalu. Dia menambahkan, meski menggunakan pasukan virtual bertugas untuk menghalau pemberitaan negatif, bisa jadi tidak akan berdampak untuk meraih dukungan suara.

"Makanya kita bilang pasukan bazzer ini pada pilkada 2017 akan semakin banyak karena melihat keberhasilan-keberhasilan ataupun Pilgub DKI yang sebelumnya,".

Sumber : Merdeka

Portal Informasi IT dan Hacking
MujahidIT adalah portal IT dan informasi penting seputar teknologi dan dunia serta berita hacking.".